Pemerintah Indonesia Akan Buat Aturan Mendaki Berdasarkan Tingkat Kesulitan Gunung

Lifestyle –Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan kebijakan baru untuk mengatur aktivitas pendakian gunung di seluruh negeri. Regulasi ini akan mengelompokkan gunung berdasarkan tingkat kesulitan dan risiko, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pendaki serta meminimalkan insiden di lapangan. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kasus pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani, yang menegaskan pentingnya persiapan matang sebelum mendaki.

Pendakian gunung bukanlah aktivitas rekreasi biasa seperti mengunjungi pusat perbelanjaan. Diperlukan kesiapan yang matang baik dari segi mental maupun fisik. Oleh sebab itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa pihaknya berencana membuat ketentuan prasyarat pendakian yang didasari pada tingkat kesulitan sebuah gunung.

"Saya punya ide untuk membuat ketentuan prasyarat pendakian yang didasari level kesulitan suatu gunung," kata Raja Antoni, dalam siaran pers, dikutip Kamis 3 Juli 2025.

Kebijakan baru ini akan memperkenalkan sistem kategorisasi gunung berdasarkan tingkat kesulitan dan potensi bahaya. Gunung dengan medan ekstrem, seperti jalur terjal, cuaca ekstrem, atau risiko bencana alam, akan masuk kategori kesulitan tinggi. Sebaliknya, gunung dengan jalur yang lebih ramah dan risiko rendah akan diklasifikasikan sebagai tingkat kesulitan rendah. 

Pendaki yang ingin mendaki gunung berkategori sulit wajib memenuhi syarat, seperti memiliki sertifikasi pendakian, pengalaman mendaki sebelumnya, atau bukti kesehatan fisik.

Upaya ini dilakukan guna memperbaiki wilayah Taman Nasional khususnya jalur-jalur pendakian. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengevaluasi prosedur keamanan pendakian di Indonesia.

"Saya ingin ada perbaikan di Taman Nasional. Kita harus hati-hati sekal tentang pengelolaan Taman Nasional untuk pendakian," jelasnya.

Pemerintah juga berencana memperkuat edukasi pendaki melalui pelatihan resmi yang bekerja sama dengan komunitas pecinta alam dan organisasi pendakian. Program ini akan mencakup pelatihan navigasi, pengelolaan risiko, teknik pertolongan pertama, serta kesadaran lingkungan.

Menurut Raja Antoni, sangat penting memberikan pemahaman pada para pendaki perihal safety first. Serta, keterlibatan tenaga profesional seperti guide, porter, hingga petugas di lapangaan sangat dibutuhkan.

"Ini dapat diperoleh dengan prinsip teori partisipatif melibatkan orang-orang yang memang berada di lapangan," katanya.

Dengan regulasi ini, pemerintah berharap menciptakan ekosistem pendakian yang lebih aman dan berkelanjutan, sekaligus melindungi keindahan alam Indonesia.