Ideologi Kesehatan Harus Adil dan Partisipatif

Lifestyle – Indonesia Health Development Center (IHDC) resmi meluncurkan laporan publik hasil kajian berjudul "Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025", sebuah gagasan strategis yang ingin membangun lewat kemitraan agar sistem kesehatan Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan partisipasi publik.

"Kesehatan adalah soal ideologi, bukan sekadar urusan teknis atau statistik. Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistema kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam Ideologi Kesehatan yang mewarnai seluruh kebijakan kesehatan kita termasuk dalam mengatasi tantangan globalisasi," tegas Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga mantan Menteri Kesehatan, Prof. Nilam F. Moeloek, Rabu 20 Agustus 2025.

Menurut Prof. Nila Moeloek, kajian ini berangkat dari keinginan turut berkontribusi akan kondisi kesehatan Indonesia yang kian banyak tantangan dan permasalahan.

Dalam laporan publik ini, ketua tim peneliti ideologi kesehatan IHDC, Dr. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK memaparkan bahwa kajian mendalam dan panjang dari tim IHDC dengan keterlibatan berbagai pakar di bidangnya telah melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia, hasil sintesis dari brainstorming pakar, studi literatur, dan diskusi lintas sektor:

1. Kedaulatan – mengutamakan kendali nasional atas sumber daya kesehatan.
2. Komunitas dan Solidaritas – memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas.
3. Kesetaraan – menjawab ketimpangan layanan dan perlakuan terhadap kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.
4. Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan – memperjuangkan sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tidak mampu
5. Pendidikan dan Promosi Kesehatan – membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas.
6. Tata Kelola – mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik.

"Setiap dimensi disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas," ujar Dr. Ray Wagiu Basrowi, dalam presentasi blueprint IHDC model.