Musim PHK Menghantui, 82 Persen Pekerja RI Akui Merasa Was-was
- Freepik
Lifestyle – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap menjadi isu sensitif di dunia kerja Indonesia. Meskipun merupakan langkah yang kadang tak terelakkan, proses PHK kerap meninggalkan dampak psikologis yang besar bagi pekerja.
Studi terbaru dari Populix, perusahaan riset berbasis teknologi asal Indonesia, bersama KitaLulus, platform pencarian kerja online, menyoroti fenomena ini melalui laporan Studi Persepsi dan Tantangan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja.
Temuan riset mengungkap bahwa 80 persen pekerja menilai proses PHK masih tidak manusiawi, sementara 82 persen merasa rentan terhadap risiko PHK, termasuk pekerja yang saat ini masih aktif bekerja.
“PHK mungkin tidak terelakkan dalam situasi tertentu, tetapi dampaknya pada manusia jauh lebih besar dari sekadar administrasi," ungkap Stevien Jimmy, Co-Founder KitaLulus, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Kamis, 27 November 2025.
"Riset kami menegaskan bahwa banyak pekerja masih merasa dirugikan dan tidak diperlakukan dengan layak. Itu sebabnya setiap proses PHK harus berangkat dari empati. Bahkan ketika keputusan sudah final, cara kita menyampaikan kabar buruk tetap dapat memberi ruang aman bagi mereka yang terdampak,” ungkapnya.
Studi ini dilakukan melalui survei daring yang disebarkan melalui situs KitaLulus, menjangkau 945 pekerja dan pencari kerja serta 74 orang praktisi Human Resources (HR) pada 15 Oktober hingga 7 November 2025. Sekitar 62,2 persen responden pekerja pernah mengalami PHK, sementara 20,6 persen lainnya memiliki kolega, teman, atau keluarga yang pernah terdampak PHK, sehingga data ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi pekerja terhadap PHK.
“Hingga saat ini mayoritas pekerja masih merasa proses PHK dilakukan dengan tidak manusiawi karena dinilai belum transparan dan adil. Perusahaan dirasa kurang mempertimbangkan kondisi pekerja sebelum melakukan PHK, serta tidak melihat kinerja, kontribusi, dan masa kerja. Kondisi ini diperburuk dengan alasan PHK yang dinilai belum dijelaskan dengan jelas dan masuk akal, sehingga kurang bisa dipahami oleh pekerja,” jelas Vivi Zabkie, Policy & Society Research Director Populix.
